Banyak perusahaan di kawasan industri membutuhkan pendampingan PPh 23 dan 26 Cikarang, karena pengelolaan PPh 23 dan 26 sering menghadirkan tantangan nyata, mengingat pengelolaan PPh 23 dan 26 di kawasan industri ini sering kali menghadirkan tantangan nyata, terutama pada transaksi jasa, sewa, dan lintas negara. Banyak perusahaan menganggap PPh 23 dan PPh 26 sebagai pajak “teknis”, padahal jenis pajak ini justru sering memicu koreksi dan sanksi akibat kesalahan pemotongan. Ketika perusahaan tidak memahami objek, tarif, dan kewajiban administratifnya secara utuh, risiko pajak pun meningkat.
Dalam konteks bisnis modern, pengelolaan PPh 23 dan 26 tidak lagi sekadar urusan potong dan setor, tetapi bagian dari tata kelola pajak yang menentukan kepatuhan dan keberlanjutan usaha.
PPh 23 dan 26: Pajak yang Paling Sering Menimbulkan Risiko
Dalam praktiknya, lteratur perpajakan menunjukkan bahwa PPh 23 dan PPh 26 termasuk jenis pajak yang paling sering menimbulkan perbedaan pendapat antara wajib pajak dan otoritas. Penyebabnya terletak pada luasnya objek pajak, terutama pajak atas jasa dan royalti Cikarang, yang sering kali memiliki karakteristik abu-abu.
Undang-undang mengatur pemungutan PPh 23 atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri. Sementara itu, undang-undang mewajibkan pemotongan PPh 26 atas penghasilan dengan objek serupa yang diterima subjek pajak luar negeri. Perbedaan status penerima penghasilan ini menuntut ketelitian tinggi dalam pengelolaan pajak.
Landasan Hukum Pemotongan PPh 23 dan 26
Pemotongan PPh 23 dan 26 memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pemerintah mengatur ketentuan lebih lanjut melalui berbagai Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan pelaksana Direktorat Jenderal Pajak.
Regulasi ini menegaskan kewajiban pemotong pajak untuk memotong, menyetor, dan melaporkan PPh 23 dan 26 secara benar. Kegagalan menjalankan kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif berupa denda dan bunga sesuai UU KUP.
Tantangan Praktis di Kawasan Industri Cikarang
Di Cikarang, perusahaan sering berhadapan dengan transaksi jasa yang beragam, mulai dari jasa teknik, konsultan, transportasi, hingga penggunaan lisensi dan royalti. Tantangan utama dalam pemotongan PPh 23 Cikarang adalah menentukan apakah suatu transaksi termasuk objek pajak dan berapa tarif yang berlaku.
Kesalahan klasifikasi jasa menjadi penyebab umum kurang potong atau lebih potong. Selain itu, transaksi dengan pihak luar negeri menambah kompleksitas karena perusahaan harus mempertimbangkan ketentuan PPh 26 serta potensi penerapan tax treaty.
Risiko Jika PPh 23 dan 26 Tidak Dikelola dengan Baik
Kesalahan pengelolaan PPh 23 dan 26 langsung menimbulkan risiko fiskal bagi perusahaan. Pemeriksaan pajak sering kali menemukan kekurangan potong yang terakumulasi selama beberapa tahun, sehingga menimbulkan beban sanksi yang signifikan.
Di sisi lain, risiko non-fiskal juga tidak kalah penting. Ketidaktepatan pemotongan pajak dapat memicu sengketa dengan rekanan usaha, terutama jika pemotongan dilakukan tanpa kejelasan dasar hukum. Literatur tata kelola pajak menekankan bahwa kepastian dan konsistensi pemotongan pajak berkontribusi pada hubungan bisnis yang sehat.
Perspektif Ahli dan Praktik Terbaik
Kajian akademik dan praktik perpajakan menegaskan bahwa pengelolaan PPh 23 dan 26 idealnya dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko. Perusahaan perlu memetakan jenis transaksi yang paling sering terjadi dan menilai potensi resikonya sejak awal.
Praktik terbaik juga menekankan pentingnya dokumentasi. Kontrak, invoice, dan bukti transaksi harus disusun dengan jelas agar mendukung perlakuan pajak yang diterapkan. Pendekatan ini membantu perusahaan mempertahankan posisinya jika terjadi klarifikasi atau pemeriksaan pajak.
Baca juga: Pendampingan Pemotongan PPh 21 di Cikarang: Agar Gaji dan Pajak Karyawan Selaras
Peran Pendampingan Konsultan Pajak
Pendampingan PPh 23 dan 26 Cikarang menjadi solusi strategis bagi perusahaan yang ingin mengelola pajak secara lebih aman. Pendampingan membantu perusahaan menafsirkan regulasi, mengklasifikasikan transaksi dengan tepat, serta memastikan kewajiban pajak dijalankan sesuai ketentuan.
Bagi perusahaan dengan volume transaksi jasa dan royalti yang tinggi, pendampingan juga membantu menyusun sistem internal dan SOP pemotongan pajak. Dengan demikian, risiko kesalahan dapat ditekan sejak awal, bukan diperbaiki setelah masalah muncul.
FAQs
PPh atas penghasilan berupa jasa, sewa, dan royalti yang diterima pihak dalam negeri (PPh 23) dan luar negeri (PPh 26).
Karena jenis jasa dan transaksi sangat beragam dan rawan salah klasifikasi.
Perusahaan sebagai pihak pemberi penghasilan.
Saat pembayaran atau terutang penghasilan.
Pada transaksi jasa, sewa, dan royalti.
Dengan memahami regulasi, dokumentasi yang baik, dan pendampingan profesional.
Kesimpulan
Pengelolaan PPh 23 dan 26 memerlukan ketelitian, pemahaman regulasi, dan sistem yang rapi. Dengan mengelola pemotongan PPh 23 Cikarang dan PPh 26 secara tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko sanksi, menjaga hubungan bisnis, dan memastikan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Pendekatan berbasis risiko dan pendampingan profesional membantu perusahaan menghadapi kompleksitas pajak atas jasa dan royalti dengan lebih percaya diri.
Jika Anda ingin memastikan pengelolaan PPh 23 dan 26 berjalan patuh dan minim resiko, pertimbangkan untuk menggunakan pendampingan konsultan pajak yang memahami dinamika bisnis di Cikarang.
