Berapa lama proses pengerjaan Dokumen Transfer Pricing (TP Doc)?

Proses pengerjaan TP Doc standar lokal berkisar antara 2 hingga 4 minggu tergantung pada kompleksitas data transaksi hubungan istimewa dan ketersediaan data pembanding komersial perusahaan.

Apakah biaya layanan yang ditawarkan bersifat transparan?

Ya, seluruh biaya penanganan hukum fiskal atau audit di Ashadi & Rekan bersifat flat dan transparan sesuai nilai kontrak di awal, tanpa biaya tersembunyi di tengah jalannya penanganan kasus.

Apakah dapat menangani kasus sengketa yang sedang berjalan di Pengadilan Pajak?

Bisa. Dengan izin Kuasa Hukum Pengadilan Pajak yang sah, kami dapat mengambil alih atau melanjutkan penanganan banding, gugatan, maupun peninjauan kembali dari kuasa hukum sebelumnya setelah evaluasi berkas dan kesepakatan kerja sama.

Apakah data keuangan dan strategi perusahaan dijamin kerahasiaannya?

Seluruh data dilindungi NDA tertulis dan kode etik profesi. Informasi pembukuan, transfer pricing, maupun rencana restrukturisasi tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis manajemen.

Apakah layanan konsultan pajak meliputi pendampingan pemeriksaan oleh DJP?

Ya. Kami mendampingi sejak tahap persiapan dokumen dan analisis risiko, menghadiri setiap tahapan pemeriksaan, menanggapi daftar temuan (SPHP), hingga mengajukan keberatan, banding, atau peninjauan kembali bila terdapat koreksi yang tidak sesuai ketentuan.

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk restitusi PPN?

Dengan kelengkapan dokumen dan rekonsiliasi data yang baik, proses restitusi PPN dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 2 bulan sejak permohonan diterima, termasuk pemeriksaan atau penelitian oleh DJP.

Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak: Perubahan Penting yang Harus Dipahami Perusahaan dan Karyawan

Aturan baru kuasa wajib pajak menjadi perhatian besar di kalangan pelaku usaha, staf accounting, dan konsultan pajak setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2026. Regulasi ini mengubah secara signifikan ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi Kuasa Wajib Pajak, termasuk pengetatan syarat kompetensi bagi karyawan perusahaan yang selama ini bertindak sebagai kuasa pajak internal. Bagi perusahaan, perubahan ini bukan sekadar penyesuaian administratif, tetapi juga langkah penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan tetap berjalan lancar.

Peraturan tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan guna meningkatkan profesionalisme, kepastian hukum, dan kualitas pelayanan perpajakan. Dengan memahami aturan baru ini sejak dini, perusahaan dapat menghindari risiko penolakan kuasa, kendala administrasi di DJP, serta memastikan bahwa pihak yang mewakili Wajib Pajak telah memenuhi standar yang ditetapkan.

Latar Belakang Perubahan Aturan Kuasa Wajib Pajak

Sebelum PMK 44 Tahun 2026 berlaku, ketentuan mengenai Kuasa Wajib Pajak diatur dalam PMK 229/PMK.03/2014. Dalam aturan lama tersebut, karyawan tetap perusahaan memiliki ruang yang lebih luas untuk bertindak sebagai kuasa internal perusahaan.

Namun, pemerintah menilai bahwa standar kompetensi bagi kuasa wajib pajak perlu diperketat agar pihak yang berhadapan dengan Direktorat Jenderal Pajak memiliki pemahaman perpajakan yang memadai. Oleh karena itu, PMK 44 Tahun 2026 hadir untuk mengatur kembali kategori pihak yang dapat menjadi kuasa, syarat kompetensi teknis, serta tata cara penunjukannya melalui Surat Kuasa Khusus.

Siapa Saja yang Boleh Menjadi Kuasa Wajib Pajak?

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PMK 44 Tahun 2026, Wajib Pajak hanya dapat menunjuk tiga kategori pihak sebagai kuasa melalui Surat Kuasa Khusus:

Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan hanya pihak yang benar-benar kompeten yang dapat mewakili Wajib Pajak dalam urusan perpajakan.

Perubahan Besar bagi Karyawan Perusahaan

Salah satu perubahan paling signifikan dalam aturan baru kuasa wajib pajak adalah status karyawan perusahaan. Pada aturan lama, karyawan tetap dapat menjadi kuasa internal perusahaan dengan ketentuan yang relatif lebih sederhana. Dalam PMK 44 Tahun 2026, ketentuan khusus tersebut dihapus.

Akibatnya, staf accounting, staf tax, atau karyawan lain yang ingin tetap bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak harus memenuhi syarat sebagai Pihak Lain. Artinya, mereka tidak lagi otomatis dapat menjadi kuasa hanya karena berstatus karyawan perusahaan.

Syarat Karyawan Menjadi Kuasa Wajib Pajak

Karyawan yang ingin menjadi Kuasa Wajib Pajak harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan kompetensi teknis, antara lain:

Dengan syarat tersebut, perusahaan perlu segera memetakan karyawan yang selama ini bertindak sebagai kuasa pajak dan memastikan mereka memenuhi ketentuan baru sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Pengecualian bagi Direksi dan Pengurus Perusahaan

Perlu dipahami bahwa tidak semua pihak internal perusahaan terkena kewajiban SKT. Direksi atau pengurus yang tercantum dalam akta perusahaan tetap dapat mewakili perusahaan secara langsung tanpa perlu Surat Kuasa Khusus.

Mereka bertindak sebagai Wakil Wajib Pajak Badan, bukan sebagai kuasa. Dengan demikian, ketentuan SKT dan syarat kompetensi teknis tidak berlaku bagi direksi atau pengurus yang secara hukum memiliki kewenangan mewakili perusahaan.

Masa Transisi hingga 31 Desember 2026

Pemerintah memberikan masa transisi agar perusahaan tidak mengalami hambatan administrasi secara mendadak. Berdasarkan PMK 44 Tahun 2026, pihak lain atau karyawan yang belum memiliki SKT masih diperbolehkan bertindak sebagai Kuasa Wajib Pajak dengan menggunakan sertifikat brevet atau ijazah fisik hingga 31 Desember 2026.

Namun, mulai 1 Januari 2027, kepemilikan SKT bagi Pihak Lain atau karyawan bersifat wajib. Artinya, perusahaan yang tidak menyesuaikan diri sebelum tenggat waktu tersebut berisiko mengalami kendala dalam penunjukan kuasa pajak.

Pandangan Ahli tentang Aturan Baru Ini

Para ahli perpajakan menilai bahwa pengetatan syarat kuasa wajib pajak merupakan langkah positif untuk meningkatkan profesionalisme dalam praktik perpajakan. Menurut kajian dalam bidang administrasi perpajakan, standar kompetensi yang lebih ketat dapat mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkuat kepatuhan Wajib Pajak.

Namun, para praktisi juga mengingatkan bahwa perusahaan perlu melakukan penyesuaian internal sejak dini, terutama dalam hal pelatihan karyawan dan pengurusan SKT, agar tidak terjadi gangguan operasional perpajakan.

Langkah yang Harus Dilakukan Perusahaan

Agar tetap patuh terhadap aturan baru kuasa wajib pajak, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut:

FAQ Seputar Aturan Baru Kuasa Wajib Pajak

Apakah karyawan perusahaan masih bisa menjadi Kuasa Wajib Pajak?

Ya, tetapi karyawan harus masuk kategori Pihak Lain dan memenuhi syarat kompetensi teknis, termasuk memiliki SKT dari DJP.

Apakah direksi perlu SKT untuk mewakili perusahaan?

Tidak. Direksi atau pengurus yang tercantum dalam akta perusahaan dapat bertindak sebagai Wakil Wajib Pajak Badan tanpa SKT.

Kapan SKT menjadi wajib bagi karyawan?

SKT menjadi wajib bagi Pihak Lain atau karyawan mulai 1 Januari 2027.

Apa syarat utama untuk mendapatkan SKT?

Syarat utamanya adalah memiliki sertifikat brevet pajak atau ijazah D3 perpajakan dari perguruan tinggi terakreditasi, serta memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Kesimpulan

Aturan baru kuasa wajib pajak melalui PMK 44 Tahun 2026 membawa perubahan besar, terutama bagi karyawan perusahaan yang selama ini bertindak sebagai kuasa pajak internal. Dengan adanya kewajiban SKT dan standar kompetensi teknis, perusahaan perlu segera menyesuaikan administrasi perpajakan agar tidak mengalami kendala setelah masa transisi berakhir.

Memahami dan mempersiapkan diri terhadap aturan baru ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi juga langkah strategis untuk menjaga kelancaran administrasi perpajakan perusahaan. Baca artikel terkait, minta review awal, serta hubungi kami untuk mendapatkan pendampingan profesional dalam menyesuaikan kebijakan Kuasa Wajib Pajak sesuai ketentuan terbaru.